Ketua PURT DPD RI, H. Hasan Basri, M.H., menyampaikan keprihatinan mendalam atas kecelakaan kerja yang merenggut nyawa dua pekerja subkontraktor di lokasi perkebunan sawit di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Beliau meminta perusahaan bertanggung jawab penuh dan mendorong aparat kepolisian menyelidiki penerapan standar operasional prosedur (SOP) di lapangan secara menyeluruh.
Beliau menyampaikan duka cita kepada keluarga korban, khususnya keluarga almarhum Danil dan Sulfahmi.
Kronologi Sementara
Kedua korban, Sulfahmi dan Danil Wahyu, bertugas sebagai helper unit ekskavator di bawah PT Karya Teknik Kontraktor (KTK), subkontraktor PT TUM. Menurut informasi kronologis sementara, pada Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 17.00 WITA keduanya telah menyelesaikan pekerjaan dan kembali ke mess karyawan.
Sekitar pukul 20.00 WITA, keduanya kembali ke lokasi alat berat di Site Intan PT TUM untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) ekskavator sebagai persiapan kerja keesokan harinya. Hingga pukul 23.00 WITA mereka tidak kunjung kembali, sehingga rekan kerja dan pihak keluarga mencari ke lokasi.
Di sana, saksi hanya menemukan sepeda motor korban terparkir, sedangkan unit ekskavator telah tenggelam dan terbalik. Kasus ini kini ditangani dan disidik lebih lanjut oleh tim Reskrim.
Desakan kepada Perusahaan
H. Hasan Basri, M.H. meminta PT TUM selaku pemilik perusahaan dan PT KTK selaku kontraktor memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seluruh pekerja.
"Pertama, kami meminta kepada pihak perusahaan, baik pemilik perusahaan PT TUM maupun kontraktornya (PT KTK), untuk betul-betul memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seluruh pekerja. SOP dalam setiap kegiatan harus diterapkan secara ketat, khususnya di area perkebunan kelapa sawit ini," tegas Hasan Basri.
Beliau juga menekankan bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas hak-hak para korban sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, mulai dari penanganan jenazah hingga pemberian santunan duka.
Secara khusus, beliau menyoroti kegiatan pengecekan dan pengisian BBM alat berat pada malam hari yang menurutnya perlu dievaluasi menyeluruh.
"Perusahaan harus melakukan evaluasi total agar kasus kecelakaan kerja seperti ini tidak terulang kembali. Berdasarkan informasi, kegiatan pengecekan alat dilakukan malam hari. Perusahaan harus memperketat aturan—apakah kegiatan di malam hari tersebut secara aturan diperbolehkan atau tidak? Harus ada jam kerja yang disepakati bersama dan pengawasan yang ketat," ujar Hasan Basri.
Penyelidikan dan Pengawasan
Senator asal Kalimantan Utara ini juga mendorong aparat keamanan menyelidiki legalitas dan kepatuhan prosedur di area kerja tersebut.
"Kami meminta pihak aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, baik terhadap proses perizinan PT TUM maupun subkontraktornya, agar ada kepastian hukum dan insiden serupa tidak terulang," pungkas Hasan Basri.
Selain itu, beliau mengimbau pemerintah daerah setempat dan instansi terkait aktif melakukan pengawasan berkala terhadap seluruh aktivitas perkebunan di wilayah tersebut.
Sumber: Metro Kaltara, 1 November 2026.