Eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah dan sekitarnya, telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Kabut asap pekat yang mengepung permukiman, ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, serta lumpuhnya aktivitas harian membuat penanganan di tingkat daerah tidak lagi memadai.
Menyikapi situasi kritis itu, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI sekaligus Ketua Kaukus Kalimantan, H. Hasan Basri, M.H., dengan tegas menyatakan dukungannya agar Presiden Republik Indonesia segera mengambil langkah luar biasa dengan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
"Kami dari Kaukus Kalimantan mendesak Bapak Presiden untuk memberikan atensi dan perhatian khusus. Karhutla di Kalimantan bukan lagi sekadar bencana ekologis musiman, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa jutaan warga negara. Oleh karena itu, penetapan Status Bencana Nasional adalah harga mati agar penanganannya menjadi jauh lebih serius, terpusat, dan optimal," ujar Hasan Basri di Jakarta.
Status nasional agar sumber daya bisa digerakkan total
Dengan status bencana nasional, mobilisasi sumber daya negara dapat dilakukan secara total. Pemerintah pusat memiliki legitimasi penuh untuk menggerakkan seluruh instrumen nasional secara lintas sektor: pengerahan teknologi modifikasi cuaca secara masif, penambahan personel darurat TNI/Polri, penyediaan fasilitas kesehatan siap siaga bagi korban ISPA, hingga penegakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi yang membiarkan atau menjadi sumber pembakaran lahan.
Hasan Basri memaparkan bahwa para senator asal Kalimantan secara konsisten telah menyuarakan penderitaan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Menurutnya, pendekatan penanganan karhutla saat ini terjebak dalam pola birokrasi biasa yang lamban dan tidak efektif meredam perluasan titik api.
Sorotan atas penindakan KPK di BNPB
Desakan tersebut diperkuat dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Peristiwa itu dinilai menjadi bukti bahwa tata kelola dan integritas kelembagaan penanggulangan bencana sedang mengalami krisis akut dan membutuhkan perbaikan mendasar.
"Sangat ironis dan mencederai rasa keadilan publik. Di saat rakyat Kalimantan menderita karena asap dan keterbatasan fasilitas penanganan bencana, di pusat justru terjadi dugaan praktik rasuah di dalam lembaga otoritas penanggulangan bencana itu sendiri. Ini skandal moral yang tidak bisa ditoleransi," tegas Senator asal Kalimantan Utara tersebut.
Oleh sebab itu, Kaukus Kalimantan DPD RI mendesak agar penindakan hukum oleh KPK diusut hingga tuntas tanpa pandang bulu. Presiden RI juga diminta menggunakan momentum ini untuk merombak total sistem tata kelola anggaran dan operasional penanggulangan bencana, agar dana mitigasi benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat di daerah terdampak.
"Jangan biarkan rakyat Kalimantan terus-menerus menjadi korban dari lemahnya pengawasan dan bobroknya mentalitas birokrasi kebencanaan. Negara harus hadir, presiden harus bersikap tegas, tetapkan Bencana Nasional sekarang juga!" pungkas Hasan Basri.
Sumber: Fokus Borneo, 14 Oktober 2026.